Kasus Ferdy Sambo Hari Ini

Akankah Ferdy Sambo Terseret dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J? Pasal yang Menjerat Bharada E Menyebutkan...

Kamis 04-08-2022,10:25 WIB

Reporter: Dimas|

Editor: Dimas

Pemeriksaan Ponsel milik Brigadir J dan Irjen Ferdy Sambo diundur minggu depan--

JAKARTA, DISWAY.ID-- Kadiv Propam nonaktif Irjen Ferdy Sambo sudah dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan terkait laporan keluarga Birgadir J soal kasus dugaan pembunuhan berencana di kantor Bareskrim Polri, Kamis 4 Agustus 2022.

Seperti diketahui, Bharada E telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dengan cara penembakan terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian, Bharada E dijerat dengan pasal berlapis.

BACA JUGA:Kuasa Hukum Brigadir J Protes! Bharada E Harusnya Dijerat Pasal 340, Kamaruddin: Ini Pembunuhan Berencana

Bahkan, Andi menjelaskan bahwa Bharada E menembak Brigadir J bukan karena membela diri.

"Tadi sudah saya sampaikan Pasal 338 juncto 55 dan 56 KUHP jadi bukan bela diri," jelas Andi Rian.

Dalam dua pasal tersebut berbunyi;

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya."

BACA JUGA:Pengakuan Bharada E yang Kini Tersangka, Singgung Ada Ketakutan Brigadir J Terkait Pelecehan Istri Sambo

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Download TribunX untuk Android & iOS

Jumat, 5 Januari 2024

Kamis, 4 Januari 2024

Selasa, 26 Desember 2023

Jumat, 25 Agustus 2023

Kamis, 24 Agustus 2023

Selasa, 22 Agustus 2023

Selasa, 8 Agustus 2023

Pengadilan dan Proses Hukum

Proses pengadilan yang berlangsung sejak penangkapan Ferdy Sambo menjadi sorotan utama media dan publik. Dalam persidangan, berbagai bukti dan kesaksian mengungkap bahwa pembunuhan Brigadir J tidak hanya direncanakan tetapi juga melibatkan upaya sistematis untuk menutupi kejahatan ini. Pada Januari 2023, pengadilan memutuskan Ferdy Sambo bersalah atas pembunuhan berencana dan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Beberapa anggota polisi lainnya yang terlibat dalam upaya menutupi kejahatan ini juga dihukum dengan berbagai tingkat hukuman.

Penangkapan dan Pengungkapan Fakta

Penangkapan Ferdy Sambo memicu serangkaian pengungkapan yang mengejutkan. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa pembunuhan Brigadir J direncanakan dengan matang oleh Sambo dan beberapa anggota kepolisian lainnya. Motif di balik pembunuhan ini diduga berkaitan dengan isu pribadi dan upaya Sambo untuk menutupi pelanggaran lain yang dilakukan oleh Brigadir J.

Transparansi dan Akuntabilitas

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum juga menjadi fokus utama. Pemerintah dan Polri berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum, termasuk publikasi laporan investigasi dan proses pengadilan. Akuntabilitas yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Pengungkapan Keterlibatan dalam Judi Online

Selain terlibat dalam pembunuhan Brigadir J, penyelidikan lebih lanjut juga mengungkap keterlibatan Ferdy Sambo dalam dunia judi online. Penyelidikan menemukan bukti bahwa Sambo terlibat dalam operasi perjudian ilegal yang melibatkan jaringan internasional. Keterlibatan ini tidak hanya mencoreng reputasi pribadi Sambo tetapi juga memperlihatkan bagaimana jaringan perjudian dapat merasuki institusi penegak hukum.

Sambo diduga menggunakan posisinya di kepolisian untuk melindungi operasi judi online dan memastikan bahwa operasi tersebut tidak terdeteksi oleh pihak berwenang. Ia juga diduga menerima suap dalam jumlah besar dari operator judi untuk memberikan perlindungan. Modus operandi ini menunjukkan betapa korupsi dapat merusak integritas institusi hukum dan memungkinkan kegiatan ilegal berkembang tanpa hambatan.

Refleksi dan Pembelajaran

Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan dan pendidikan bagi anggota kepolisian ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang etika dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Program pelatihan ini mencakup materi tentang hak asasi manusia, antikorupsi, dan teknik investigasi yang tepat. Tujuannya adalah untuk menciptakan kultur profesionalisme yang kuat dalam tubuh kepolisian.

Enam perwira polisi yang terlibat kasus Sambo kini naik jabatan setelah menjalani sanksi, apakah ini langkah strategis Polri?

Pihak Kemenkumham menyebut pemindahan Ferdy Sambo dilakukan dengan alasan pembinaan.

Sebenarnya, sejak lama Yama Carlos ingin datang langsung melihat jalannya persidangan yang menyorot Richard Eliezer, namun terhalang karena kesibukan.

Tanggapan positif terhadap vonis yang diberikan hakim kepada Richard Eliezer alias Bharada E juga datang dari kalangan selebriti, salah satunya adalah Uya Kuya.

Majelis hakim persidangan yang diketuai Hakim Wahyu Iman Santoso akhirnya memberikan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo.

Mahfud Md berharap Richard Eliezer atau Bharada E mendapatkan hukuman ringan. Dia juga memuji keberanian dalam mengungkap peristiwa sebenarnya di kasus pembunuhan Brigadir J.

Dian Adriawan menerangkan apabila seorang bawahan menjalankan perintah dari atasan yang berbohong maka anak buah tersebut tidak bisa dipidana.

Miko mengaku sudah melihat dan menerima tayangan video singkat yang merekam diduga Hakim Wahyu Iman Santoso. Video saat ini masih dalam proses penelaahan dari tim KY.

Bharada E mengaku naik ke lantai 3 rumah Saguling menggunakan tangga bersama Kuat Maruf. Saat hendak menaruh senjata steyr, di situlah Bharada E terkejut melihat banyak senjata di dalam lemari kamar Putri Candrawathi. Untuk apa ?

Putri Candrawathi menghadiri sidang kelima secara virtual karena terpapar Covid-19.

Terkait saksi yang dihadirkan, Pengacara Kuat Ma’ruf, Irwan Irawan, mengatakan akan ada 10 orang disidang hari ini. Mereka terdiri dari pihak kepolisian yang juga menjadi saksi dalam kasus obstruction of juctice.

Pada putusan sela nanti, majelis hakim akan memutuskan keberlanjutan perkara apakah diteruskan untuk masuk ke tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi dengan menolak eksepsi penasehat hukum.

Junaedi berpendapat, proses hukum terhadap Arif Rahman dilakukan dengan cara tidak sah. Sebab, Arif Rachman diperiksa saat tengah berada dalam patsus atau penempatan khusus.

Kasus Ferdy Sambo menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian publik tetapi juga mengungkap berbagai permasalahan dalam institusi kepolisian dan sistem hukum di Indonesia. Selain itu, keterlibatan Ferdy Sambo dalam dunia judi online menambah dimensi baru pada skandal ini. Dalam artikel ini, kita akan mengulas kembali kasus ini secara mendalam, menggali kronologi kejadian, dampaknya terhadap masyarakat dan institusi hukum, hubungan dengan dunia judi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan yang terungkap.

Langkah-Langkah Perbaikan

Kepercayaan Publik Terhadap Kepolisian

Kasus Ferdy Sambo memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Indonesia. Banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah atas tindakan yang dilakukan oleh seorang perwira tinggi polisi, yang seharusnya menjadi panutan dalam penegakan hukum dan keadilan. Skandal ini memperlihatkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di tingkat atas dalam tubuh kepolisian.

Kasus ini memicu seruan untuk reformasi dalam tubuh Polri. Pemerintah dan pihak berwenang berjanji untuk melakukan perbaikan struktural dan kultural dalam kepolisian untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Beberapa langkah yang diambil termasuk memperketat pengawasan internal, memperkuat sistem pengaduan masyarakat, dan meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum.